Jakarta-Humas BKN, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Workshop Nasional Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerj Pada Instansi di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta, Jumat (22/03/2019)
Acara yang diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Administrator dan Pengawas di lingkungan BKN Pusat dan 14 Kantor Regional BKN itu bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang monitoring dan evaluasi (monev), membahas tentang instrumen tambahan sebagai pendalaman informasi terhadap penggunaan aplikasi kinerja di instansi, menggali dan mengevaluasi permasalahan monev tahun 2019 serta menyusun rancangan monev 2019.
Dalam workshop tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus dimanfaatkan untuk mengukur kinerja dan menjadi acuan utama dalam menilai pegawai, agar reward yang diberikan sesuai dengan performance yang telah dihasilkan pegawai tersebut. Kepala BKN menambahkan bahwa harus ada acuan untuk membangun atau menetapkan standar kinerja dan targetnya, karena berdampak untuk unit dan organisasi. “Rencana Strategis (renstra) pun harus disusun dengan baik, karena tanpa renstra yang baik hanya mengukur kinerja perseorangan bukan organisasi,” tuturnya.
Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Irwan Fakhry yang menjadi narasumber menjelaskan tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di KKP, di mana dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KKP merancang milestone kinerja dengan menerapkan Balance Scorecard (BSC). Irwan juga menerangkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) mencerminkan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis organisasi dan akan berpengaruh terhadap perilaku individu atau budaya organisasi. “Indikator dan renstra bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, target kinerja harus sesuai dinamika yang ada dan bila sudah tercapai jangan menargetkan indikator yang sama,” tambahnya.
Selain perwakilan dari 14 Kanreg BKN, workshop dihadiri pula oleh Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN, Haryomo Dwi Putranto yang menjelaskan pelaksanaan monev yang telah dilakukan BKN sejak tahun 2015 hingga 2018 serta rencana pelaksanaan pada tahun 2019